9 Hal Penting Mengenai SLF

9 Hal Penting Mengenai SLF

Ririn Radiawati Kusuma
Project Manager

Apakah anda sedang berencana untuk membeli hunian vertikal?

Hunian sebagai investasi maupun tempat tinggal memang banyak diminati saat ini. Namun, sebelum memutuskan untuk membeli hunian vertikal ada baiknya Anda mengetahui beberapa hal penting mengenai kelengkapan sertifikasi hunian dari pengembang.

Bergelut dengan persoalan properti membuat saya belajar betapa rumitnya proses perizinan dan sertifikasi bangunan gedung. Sayang, masyarakat sebagai konsumen justru masih minim informasi terkait masalah ini. Padahal, ini juga memberikan dampak langsung bagi mereka.

Satu contoh kasus, misalnya, pembeli maupun penghuni rumah susun tidak memiliki Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS) sebagai jaminan kepemilikan atas bangunan vertikal, meskipun telah dilakukan serah terima unit dari pengembang ke pembeli.

Salah satu penyebab utama dari ketiadaan SHSRS ini adalah pengembang yang belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari pemerintah daerah. Padahal, SLF adalah syarat mutlak bagi pengembang untuk mengurus SHSRS dengan terlebih dahulu melakukan pertelaan dan pemisahan masing-masing unit dan membuat akta pemisahan.

Mengingat pentingnya SLF, berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui oleh calon pembeli.


1.      Definisi SLF
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan sertifikat terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan. Tanpa SLF, gedung tidak bisa beroperasi secara legal.
2.      Klasifikasi SLF
SLF diklasifikasikan berdasarkan jenis dan luasan bangunan.
-          Kelas A untuk bangunan non rumah tinggal di atas 8 lantai,
-          Kelas B untuk bangunan non rumah tinggal kurang dari 8 lantai.
-          Kelas C untuk bangunan rumah tinggal lebih atau sama dengan 100m2,
-          Kelas D untuk bangunan rumah tinggal kurang dari 100m2.
3.      Pengajuan pengurusan SLF melalui DPMPTSP
Setiap pemilik gedung bisa mengajukan permohonan SLF melalui loket Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta di tingkat Kecamatan, Suku Dinas, atau Dinas. Perbedaan loket pengurusan didasarkan pada kelas bangunan yang dimohonkan.
4.      Penerbitan SLF membutuhkan rekomendasi beberapa dinas
Dinas dan badan pemerintah yang menentukan penerbitan SLF adalah Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
5.      Pemenuhan kewajiban sebelum pengurusan SLF
Untuk bangunan gedung di atas 8 lantai dan/atau di atas 5,000 meter persegi (m2), pengembang perlu menyerahkan bukti pemenuhan kewajiban dari pengembang ke kota berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos) sebelum mengurus SLF.
6.      SLF Sementara sebagai pengganti SLF Definitif
Untuk pengembang yang mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban ke kota, dapat memohonkan SLF Sementara sebelum mengurus SLF Definitif. Masa berlaku SLF Sementara adalah 6 bulan.
7.      Masa berlaku SLF 5 hingga 10 tahun
Masa berlaku SLF 5 tahun untuk bangunan non-rumah tinggal dan 10 tahun untuk bangunan rumah tinggal. Sebelum masa berlaku habis, pemilik gedung harus mengajukan kembali permohonan perpanjangan SLF. Permohonan dilengkapi laporan hasil Pengkajian Teknis Bangunan Gedung oleh pengkaji teknis dari pengembang yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) bidang Pengkaji Bangunan.
8.      Dampak tidak adanya SLF
Tanpa SLF, pengembang tidak dapat menerbitkan Akta Jual Beli (AJB), tidak dapat membuka cabang bank di gedung tersebut, tidak dapat membentuk Persatuan Penghuni Rumah Susun (PPRS), dan tidak dapat memungut biaya perawatan dari penghuni.
9.      Kelengkapan sertifikat hunian

Selain SLF, pembeli sebaiknya mengecek sertifikasi berikut dari pengembang: sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat Izin Penggunaan Penunjukan Tanah (SIPPT), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Agar lebih valid, pengecekan dapat dilakukan dengan mendatangi instansi terkait.

 

Sebelum memutuskan untuk membeli hunian vertikal, ada baiknya Anda mencari tahu lebih dalam mengenai kelengkapan sertifikasi gedung kepada perusahaan penjual atau dinas terkait untuk menghindari potensi masalah yang akan merugikan Anda sendiri. 


News

Blogs