LATAR BELAKANG

Studi Jakarta Property Institute (JPI) menemukan setidaknya terdapat 25 regulasi yang terkait dengan proses perizinan bangunan gedung di DKI Jakarta. Di antara regulasi tersebut ada yang berbenturan bahkan terdapat aturan baru yang menghapus ketentuan lama tanpa diatur kembali di regulasi baru.

Peraturan perizinan bangunan di DKI Jakarta terbagi dalam beberapa tingkatan hirarki peraturan. Perizinan bangunan diatur dari tingkatan Undang-undang hingga Surat Keputusan Kepala Dinas. Dari aturan yang ada, ditemukan aturan yang tidak jelas dan beberapa aturan yang saling berbenturan yang menimbulkan ketidakpastian hingga kekosongan hukum dalam penerapan di lapangan.

Adanya permasalahan ini secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Kontribusi real estat ada pertumbuhan ekonomi telah mengalami penurunan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

OBJEKTIF

Studi ini bertujuan membantu pemerintah memetakan masalah perizinan bangunan yang cukup kompleks. Jika studi ini ditindaklanjuti akan berdampak positif pada efisiensi birokrasi dan percepatan pembangunan yang bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi Jakarta.