Empat Hal yang Harus Dipertimbangkan Jakarta Soal Kebijakan Perumahan

Agustus 16, 2021

Jakarta masih akan menarik banyak orang untuk bekerja dan menetap. Kondisi ini juga patut menjadi acuan bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk menetapkan kebijakan perumahan yang nantinya bisa menampung para pendatang ini.
Jumlah angkatan kerja Indonesia akan bertambah 8,69 juta orang hingga 2021. Pada Mei 2021 jumlahnya  mencapai 139,81 juta orang  dan meningkat  menjadi 148,5 juta pada 2025. Jumlah yang patut menjadi perhatian pemerintah terkait kebijakan perumahannya, terutama di Jakarta yang merupakan tujuan favorit para pekerja muda.

Setidaknya, ada empat faktor yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan perumahan tersebut. Ketiganya adalah:

1.Jakarta akan selalu mendapat tambahan penduduk baru

Jakarta dengan aneka fasilitas dan infrastuktur yang memudahkannya akan tetap menjadi magnet urbanisasi. PBB, melalui Department of Economic and Social Affairs Population Dynamics, menyatakan 56% penduduk Indonesia tinggal di kota pada 2020. Pada 2050 nanti, jumlahnya meningkat menjadi 73%. Artinya, semakin banyak orang yang akan tinggal di kota dan kebutuhan hunian juga akan meningkat.

2.Kaum muda membutuhkan pilihan jenis hunian yang variatif

Bicara tentang kaum muda (Millenials dan Gen Z) berarti bicara tentang kata kunci: cepat, simpel, fleksibel, dan lokasi strategis.

Kaum muda menyukai semua hal yang serba cepat dan simpel. Banyak pula yang mengutamakan untuk merasakan pengalaman ketimbang simbol pencapaian seperti memiliki rumah sebagai aset.

Pola pikir kaum muda saat ini juga sudah berubah dari yang orang tua mereka pahami. Kepemilikan rumah bukan lagi pencapaian utama utama dan satu-satunya cita-cita. Banyak dari mereka yang memilih mencari sebanyak mungkin pengalaman dengan berpindah tempat kerja, berpindah tempat tinggal, dan sekolah ke luar negeri.

Variasi hunian patut mempertimbangkan gaya hidup kaum muda mulai dari luasnya, lokasi, hingga status kepemilikan. Hunian dengan status hak milik menuntut pemiliknya untuk menetap dalam jangka waktu yang lama. Padahal, banyak orang muda saat ini yang memilih nomaden dan bekerja dengan berpindah
kota.

Itu sebabnya, penyediaan hunian dengan status hak sewa dengan masa sewa yang fleksibel sudah selayaknya mulai diperhitungkan pemerintah.

3.Menambah suplai hunian berarti pemanfaatan ruang yang optimal

Luas lahan di Jakarta tak mungkin bertambah. Keterbatasan itu membuat harga rumah tapak terus naik dan tak terjangkau. Optimalisasi pemanfaatan ruang berupa pembangunan hunian vertikal mutlak dilakukan. Intervensi pemerintah berupa penyediaan hunian vertikal perlu dibangun di banyak lokasi. Adapun pembangunannya bisa dilakukan dengan berbagai cara mulai dari murni dikerjakan pemerintah hingga bekerja sama dengan pihak swasta.

Banyak dari lahan pemerintah di Jakarta yang tidak maksimal pemanfaatannya. Pasar, misalnya, hanya berfungsi sebagai pasar. Padahal, di lahan yang sama itu bisa dibangun hunian vertikal di bagian atas pasar. Kerja sama pemerintah dengan pengembang bisa mewujudkan hunian untuk kaum muda.

4.Membuat fasilitas pinjaman perbankan bisa diakses lebih banyak masyarakat

Intervensi dari pemerintah berupa kebijakan finansial yang atraktif untuk skema kepemilikan rumah sangat diperlukan terutama bagi kaum milenial. Menurunkan suku bunga pinjaman untuk segmen Kredit Kepemilikan Rumah adalah salah satunya. Sebab, suku bunga dasar kreditnya tergolong tinggi dan membuat kaum muda semakin kesulitan berpartisipasi di pasar properti. Tenor kredit yang memanjang dan pembayaran uang muka yang ringan juga memperbesar kesempatan masyarakat ikut serta di pasar properti.

Ketiga cara tersebut sudah diterapkan pada barang konsumsi. Cara yang sama juga bisa diterapkan pada pasar properti. Lantaran nilai transaksinya yang sudah pasti besar, maka peran dan keterlibatan pemerintah melalui kebijakan finansial mutlak diperlukan di pasar properti.

Jakarta tidak mungkin membatasi pendatang. Jakarta menarik banyak bakat dan keterampilan untuk berdatangan. Berkumpulnya sumber daya tersebut juga akan menguntungkan kota ini. Sudah selayaknya kota juga menyediakan hunian yang terjangkau bagi warganya.

|

Publications

Konversi bangunan kantor menjadi hunian: komparasi mekanisme beberapa negara
Reformasi Pasar Reformasi Kota
Lahan BUMD, Alternatif yang Atasi Darurat Hunian
Bermula Dari Perizinan
Esai foto - Penyintas Jakarta
Usulan Perbaikan Perizinan Gedung di Jakarta
Glosarium
Potensi Pemenuhan Kebutuhan Hunian Kelas Menengah melalui Co-residence

Blog/opinion

Jakarta sebagai Kota Global
Solusi Kemacetan di Jakarta: Integrasi BRT, LRT, dan MRT
Cara Naik KRL ke Lebak Bulus dari Berbagai Arah di Jabodetabek
Housing Career di Jakarta: Definisi dan Faktor Penghambatnya
Memahami Pengertian serta Pro dan Kontra Skema KPR 35 Tahun
Nama Baru Halte Transjakarta 2024
Hunian Vertikal: Kelebihan Tinggal di Hunian Vertikal
Taman Kota Jakarta: Akses dan Cara Menuju ke Taman Kota Terpopuler Jakarta
Tempat Weekend di Jakarta: Menengok Kembali Survei JPI 2021
Taman untuk Piknik di Jakarta: Mengintip Wajah Baru TMII dan TIM
Bagaimana Agar Pekerja Jakarta Tinggal di Jakarta?
Memahami Perbedaan Kota Padat (Dense) dan Sumpek (Overcrowded): Jakarta Termasuk yang Mana?
Halte Transjakarta Bundaran HI: Tips Berfoto di Spot Favorit Jakarta
Mixed-Use Building: Memahami Manfaat Konsep Mixed-Use dalam Pembangunan Jakarta
Perubahan Pola Pembangunan Jakarta dari Car-Oriented Menjadi Pedestrian-Oriented City
Transportasi Publik di Jakarta dan Pengembangan Konsep Pedestrian 2023
Cara ke TMII dengan KRL Commuterline dan TransJakarta
Integrasi Transportasi Jakarta dan Keuntungannya bagi Warga
RDTR 2022 dan Aturan Penghuni Rumah Susun
Contoh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta Pengertian dan Kegunaannya
Rencana Detail Tata Ruang: Mengubah Jakarta dengan Mengubah Intensitas Bangunan
Pengertian dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Pengadaannya di Jakarta
Mengatasi Kekurangan RTH di Jakarta dengan Konsolidasi Area Hijau Privat
Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Faktor Penting untuk Mengatasi Darurat Hunian di Jakarta
Pendekatan Pasar untuk Percepat Pelaksanaan Kewajiban Pembangunan Rumah Susun
Menata Senopati, Paduan Kawasan Cagar Budaya dan Pusat Kuliner Semarak
Penyediaan Hunian di Jakarta Butuh Kebijakan Holistik
Tak Hanya Konstruksi, Kebijakan Finansial Krusial bagi Penyediaan Hunian Milik
Empat Hal yang Harus Dipertimbangkan Jakarta Soal Kebijakan Perumahan
Pembangunan Hunian Mixed-Use, Potensi Baru untuk Kota
5 Kebijakan Penyediaan Hunian di Singapura yang Bisa Menjadi Inspirasi bagi Jakarta
Kepadatan atau Overcrowding, Mana yang Harus Dihindari?
Kota Tidak Akan Mati karena COVID-19, Ini Alasannya
Pemecahan Masalah Kolaboratif untuk Mempercepat Izin Konstruksi
Kenapa Jakarta Kekurangan Taman Publik? | Frequently Asked Questions
Konsolidasi Tanah | Frequently Asked Questions
Menyelamatkan Pekerja di Industri Perhotelan yang Rentan Terkena PHK
Hunian di Jakarta - Frequently Asked Questions (Video)
Ini Enaknya Tinggal di Apartemen
Terobosan Tata Ruang Kunci Bangkitnya Ekonomi, Terpenuhinya Hunian
Mewujudkan Apartemen Bersubsidi Melalui Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Penangguhan PBB: Sumber Kehidupan Pekerja Ritel, Hotel, dan Restoran
Urgensi Perpanjangan Masa HGB
Wawancara dengan Noerzaman, Arsitek JPO GBK (Video) - JPI
Cara Membuat Jalan Kaki di Jakarta Lebih Fun (Video)
Penyebab Hunian di Jakarta Mahal
Sektor Properti dan Dampaknya bagi Perekonomian
Pengertian Transit Oriented Development (TOD) dan Penerapannya di Jakarta
Masalah Parkir di Jakarta | Frequently Asked Questions
Apa Itu Kewajiban Pengembang? | Frequently Asked Questions
Mungkinkah Kita Tinggal di Tengah Jakarta? | Frequently Asked Questions
Mengawal Keberlanjutan MRT Jakarta
Nasib Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Ada di Tangan Kita
6 Temuan Penting dari Survei Hunian bagi Milenial
Ketergantungan Ojol, Solusi atau Masalah?
Mengembangkan Bangunan Sehat di Jakarta, Selangkah demi Selangkah
Kelas Menengah yang Terlupakan
Terlalu Padat, Alasan untuk Tidak Bertindak!
Rumah Tapak Sudah Tak Ideal Lagi
Rusun di Atas Pasar, Potensi Baru untuk Kota
Jakarta yang Lebih Kompetitif (Video)
Suka Duka Tinggal Dekat dengan Tempat Kerja di Jakarta
Lahan BUMD, Alternatif yang Atasi Darurat Hunian
Dekat, Nyaman, Murah di Jakarta.... Jangan Harap!
Perangi Macet Lewat Hunian Padat (Video)
Yuk Kita Bangun Jakarta ke Atas (Video)
5 Manfaat Bertransformasi jadi Compact City
Demi Hunian Terjangkau & Ruang Hijau, Jakarta Harus Membangun ke Atas!
Ingin Sudirman-Thamrin Lebih Lancar? Mari Kita Ubah Kebijakan Parkirnya (Video)
Sudahkah Infrastruktur Transportasi Jakarta Berpihak pada Kaum Wanita?
Bisakah MRT Jakarta Lebih Unggul dari Singapura?
Mensiasati MRT Minim Subsidi
Kegiatan Usaha Dihentikan: Apa yang Dapat Dilakukan Pemerintah untuk Bantuan
Menaikkan Peringkat Kemudahan Berbisnis dengan Perbaikan RDTR
Inovasi Pengadaan Ruang Publik sebagai Bentuk Investigasi Desain
Mewujudkan Jakarta sebagai Kota Kolaboratif
9 Hal Penting Mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Kontribusi Swasta dalam Membangun Pedestrian Jakarta
Kendala Pengembang dalam Mengurus SLF
Sertifikat Laik Fungsi: Untuk Siapa?
Perlunya Revisi Peraturan Keselamatan Bangunan terhadap Bahaya Kebakaran
Swasta Bantu Pemprov DKI Jakarta Atasi Backlog Perumahan
Kegiatan Usaha Dihentikan: Apa yang Dapat Dilakukan Pemerintah untuk Bantuan
Konsolidasi Tanah Solusi Housing-for-All di Jakarta
Masalah Hunian pada Kelas Menengah di Jakarta serta Solusinya 
Apa itu SHM (rumah milik)
Apa itu SHM: Pengertian, Kelebihan dan Kekurangan Rumah Milik
Beli atau Sewa Rumah: Kelebihan dan Kekurangan Rumah Sewa
Beli atau Sewa Rumah: Kelebihan dan Kekurangan Rumah Sewa
Jakarta sebagai Kota Konser
Jakarta sebagai Kota Konser: Definisi dan Faktor Penghambat Jakarta Menjadi Concert City
View More

News releases

DKI Jakarta mengunjungi CLC di Singapura
RPTRA Borobudur
Minatkah Milenial Terhadap Hunian Vertikal?
DKI Siapkan Regulasi Pemanfaatan Ruang untuk Hadapi Tantangan Pandemi Covid-19
Cara Mengurangi Kemacetan di Jakarta, Pemerintah Bisa Terapkan Solusinya
Manfaat, Syarat, dan Cara Mengajukan KPR Bersubsidi FLPP
Sektor Properti Bersiap Hadapi The New Normal Setelah Pandemi Covid-19
Pulihkan Ekonomi, DKI Jakarta Percepat Perizinan Gedung Menjadi 57 Hari dari 360 Hari
Diskusi JPI: Proses Perancangan dan Benturan Peraturan Jadi Kendala Utama
Centre for Liveable Cities Singapura Berikan Pelatihan untuk BPTSP DKI Jakarta
JPI Dorong Pemerintah Benahi Aturan Izin Mendirikan Bangunan
Carlo Ratti: Inovasi dan Teknologi untuk Menjawab Tantangan Perkotaan
Belum Ada Inovasi Perizinan, DKI Jakarta Turun ke Peringkat Empat Kemudahan Berbisnis di Indonesia
JPI Inisiasi Lari "Ciliwung Punya Kita"
JPI Bantu Fasilitasi Penyusunan Rapergub Prasarana Minimal Jakarta Demi Jakarta yang Berkelanjutan
Jakarta Vertikal, Jakarta Terjangkau
Skema Pembangunan yang Berpihak pada Warga
Mewujudkan Hunian Terjangkau di Tengah Kota
Kombinasi Kantor dan Rumah, Pilihan Tempat Bekerja Setelah Pandemi
Kerja Sama: Kunci Keselamatan Transportasi Publik di Masa New Normal
Masalah Hunian pada Kelas Menengah di Jakarta Serta Solusinya
Rusunawa: Melihat Lebih Dekat Opsi Rumah Layak Huni Terjangkau di Jakarta
MRT Jakarta Kembangkan Kawasan TOD, Berikut Lokasinya
Masa Berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) Serta Cara dan Syarat Perpanjangannya
Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Memahami Pengertian, Syarat, dan Manfaat IMB
JPI Gandeng Asosiasi Profesi Susun Policy brief Penataan Kota
Kondisi Terkini Penyediaan Rumah Susun Sederhana di Jakarta
Potensi Penyediaan Hunian di Jakarta Melalui Co-residence
View More
Copyright © Jakarta Property Institute