Rusunawa: Melihat Lebih Dekat Opsi Rumah Layak Huni Terjangkau di Jakarta

Pemerintah telah menjalankan berbagai program untuk mengatasi masalah suplai hunian terjangkau. Salah satunya dengan program rumah susun DP nol  atau tentang pembangunan rusunawa di Jakarta. 

Program rumah susun DP nol, yang juga dikenal dengan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) disediakan bagi warga DKI Jakarta yang berpenghasilan rendah. Kemudian, sesuai namanya, suplai rumah susun sederhana sewa atau rusunawa ditujukan bagi warga DKI Jakarta yang memerlukan hunian sewaan terjangkau. 

Sejauh ini, rusunawa telah dibangun di 12 lokasi di DKI Jakarta. Dua belas rusunawa ini terdiri dari 33 tower dengan total 7.421 unit. Mari kita lihat dekat opsi rusunawa di Jakarta, dari masing-masing lokasi, fasilitas, harga sewa, hingga persyaratan menyewa rusunawa. 

Dilansir dari situs Pemprov DKI Jakarta, ppid.jakarta.go.id, berikut adalah 12 rusunawa yang telah diresmikan pada bulan Agustus 2022, beserta informasi tentang bangunan rumah susun masing-masing: 

1. Rusunawa Penjaringan (Jakarta Utara) yang terdiri dari empat tower dengan 20 lantai. Rumah susun ini memiliki 1.010 unit yang terdiri dari 1.008 unit hunian tipe 36 dan dua unit hunian difabel. 
2. Rusunawa Karang Anyar (Jakarta Pusat) yang terdiri dari dua tower dengan 16 lantai. Rumah susun ini memiliki 421 unit yang terdiri dari 420 unit hunian tipe 36 dan satu unit hunian difabel. 
3. Rusunawa Cipinang Besar Utara (Jakarta Timur) yang terdiri dari satu tower dengan 16 lantai. Rumah susun ini memiliki 239 unit yang terdiri dari 238 unit hunian tipe 36 dan satu unit hunian difabel. 
4. Rusunawa PIK Pulogadung (Jakarta Timur) yang terdiri dari tiga  tower dengan 16 lantai. Rumah susun ini memiliki 511 unit yang terdiri dari 507 unit hunian tipe 36 dan empat unit hunian difabel. 
5. Rusunawa Ujung Menteng (Jakarta Timur) yang terdiri dari dua tower dengan 16 lantai. Rumah susun ini memiliki 422 unit yang terdiri dari 420 unit hunian tipe 36 dan dua unit hunian difabel. 
6. Rusunawa Cakung Barat (Jakarta Timur) yang terdiri dari tiga tower dengan 16 lantai. Rumah susun ini memiliki 542 unit yang terdiri dari 539 unit hunian tipe 36 dan tiga unit hunian difabel.
7. Rusunawa PIK Pulogadung Tahap II (Jakarta Timur) yang terdiri dari enam tower dengan 16 lantai. Rumah susun ini memiliki 1.412 unit yang terdiri dari 511 unit rusun keluarga (tipe 36) dan 901 unit rusun pekerja (tipe 18). Masing-masing tipe menyediakan 4 hunian difabel. 
8. Rusunawa Pulo Jahe (Jakarta Timur) yang terdiri dari dua tower dengan 24 lantai. Rumah susun ini memiliki 750 unit yang terdiri dari 748 unit hunian tipe 36 dan dua unit hunian difabel.
9. Rusunawa Padat Karya (Jakarta Utara) yang terdiri dari dua  tower dengan 16 lantai. Rumah susun ini memiliki 377 unit yang terdiri dari 375 unit hunian tipe 36 dan dua unit hunian difabel. 
10. Rusunawa Kelapa Gading Timur (Jakarta Utara) yang terdiri dari satu  tower dengan 11 lantai. Rumah susun ini memiliki 151 unit yang terdiri dari 150 unit hunian tipe 36 dan satu unit hunian difabel.
11. Rusunawa Pulo Gebang Penggilingan (Jakarta Timur) yang terdiri dari tiga tower dengan 15 lantai. Rumah susun ini memiliki 522 unit yang terdiri dari 520 unit hunian tipe 36 dan dua unit hunian difabel. 
12. Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat yang terdiri dari empat  tower dengan 16 lantai. Rumah susun ini memiliki 1.062 unit dan dua unit hunian difabel. 

Lalu, apa syarat untuk menyewa rusunawa di Jakarta? Dilansir dari akun Twitter resmi Pemprov DKI Jakarta, syarat pendaftaran untuk mengajukan permohonan menempati rusunawa adalah sebagai berikut:

• mengisi formulir permohonan dan melampirkan fotokopi KTP, KK, NPWP, 
• telah menikah (dibuktikan dengan surat nikah atau akta nikah)

Nah, karena rusunawa ini disediakan bagi warga Jakarta, maka pemohon diharuskan memiliki KTP Elektronik DKI Jakarta. 

Rusunawa dan rumah susun DP nol memang betul menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakatnya. Namun, masalah penyediaan hunian ini tentunya kompleks. Untuk lebih memahami peran kebijakan pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau baca juga artikel Penyediaan Hunian di Jakarta Butuh Kebijakan Holistik.