Opini - dipublikasikan di Jakarta Investment Center
Dari 360 hari menjadi 57 hari. Peraturan Gubernur 118/2020 untuk mempercepat proses perizinan pembangunan gedung bertingkat merupakan terobosan yang sangat dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19 ini. Gubernur Anies Baswedan atas kesigapannya dalam memimpin perubahan ini patut diapresiasi.
Peraturan ini merupakan hasil dari dialog yang intens antara staf DKI, praktisi, dan pengembang properti. Selama bertahun-tahun, mereka meneliti detail-detail yang terperinci, secara kolektif memecahkan masalah yang tidak biasa. Semua pihak memberikan perspektif yang sangat berbeda, berbagi isu-isu yang mungkin tidak pernah disadari oleh pihak lain. Namun, yang menyatukan kami adalah semangat kolaborasi dan kepentingan bersama untuk membangun Jakarta yang lebih baik.
Dedikasi tim Gubernur patut dipuji. Mereka mendorong batas-batas dan mengakui dampak luas dari proses yang efisien terhadap kesejahteraan Jakarta-yang tidak hanya mempengaruhi jadwal proyek pengembang tetapi yang lebih penting lagi, investasi, lapangan kerja dan perumahan.
Proses perizinan merupakan salah satu faktor daya saing. Dan daya saing itu penting. Daya saing yang tinggi berkorelasi dengan ekonomi yang berkembang dan pendapatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Jakarta harus melihat secara internasional. Jakarta masih tertinggal dari Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok dan Ho Chi Minh City dalam indeks Kemudahan Berbisnis dari Bank Dunia.
Proses konstruksi gedung-gedung bertingkat terus berubah. Di dalam industri ini selalu ada teknik bangunan baru, teknologi yang mengganggu, praktik keberlanjutan yang baru. Secara eksternal, kebutuhan kota terus berubah. Oleh karena itu, dialog yang berkelanjutan antara para pemangku kepentingan sangat penting untuk secara gesit merespons perubahan dan secara proaktif memperbarui peraturan yang sudah ketinggalan zaman.
Menyederhanakan proses perizinan untuk bangunan bertingkat tinggi akan menguntungkan industri ini. Proses yang berat ada harganya. Biaya tersembunyi yang timbul akibat penundaan birokrasi dibebankan kepada pembeli properti, penyewa, dan konsumen. Kepastian yang lebih baik membantu lebih banyak pemain properti untuk berpartisipasi, tidak hanya pemain besar yang memiliki uang tunai yang mendominasi pasar. Ekosistem yang kuat pun tercipta.
Peran industri properti memerlukan perhatian khusus. Dampak dari efek pengganda meluas ke berbagai sektor termasuk konstruksi, perbankan, konsultasi desain dan teknik, ritel, dan banyak lagi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019, industri konstruksi dan properti menyumbang 17,6% terhadap PDB Jakarta. Pada tahun 2018, mereka mempekerjakan 425.000 orang. Selain itu, pajak terkait properti merupakan sumber pendapatan DKI Jakarta yang sangat besar.
Pandemi Covid-19 memaksa sejumlah proyek pembangunan bertingkat tinggi untuk ditunda. Sejumlah besar pekerja konstruksi, staf ritel, pemasok, insinyur, dan arsitek kehilangan pekerjaan. Memangkas proses perizinan konstruksi untuk gedung-gedung bertingkat dari 360 hari menjadi 57 hari berarti mereka dapat kembali bekerja lebih cepat, lebih banyak lapangan kerja yang tercipta, dan ekonomi dapat pulih dengan cepat dari keterpurukan akibat Covid-19.
Peraturan Gubernur 118 memiliki makna yang sangat penting. Ini adalah langkah awal dari perjalanan panjang perbaikan yang berkelanjutan. Pencapaian ini merupakan bukti bahwa melalui dialog, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks secara bersama-sama dan mengingatkan diri kita sendiri akan kepentingan kita bersama: membangun Jakarta yang lebih baik, bersama-sama!