Inovasi Pengadaan Ruang Publik sebagai Bentuk Investigasi Desain

Januari 10, 2019

Membicarakan Ruang Publik di Jakarta, kita akan dihadapkan pada kenyataan yang kurang menyenangkan. Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang merupakan bagian dari Ruang Publik secara definitif, masih jauh dari jumlah yang diharapkan.

Kita seharusnya memiliki 30% berupa RTH dari total lahan yang ada di Jakarta. Yang terjadi adalah, angka pertumbuhan RTH tersebut hanya mencapai kurang dari 1%, di dalam rentang waktu 17 tahun. Pada tahun 2000, kita telah mencapai angka 9%. Sedangkan pada tahun 2017, kita hanya mencapai angka 9,98%.

Terus, gimana dong? Saya pribadi melalui tulisan ini mengusulkan sebuah solusi yang sifatnya sejalan dengan semangat civic society atau masyarakat madani. Kita sebagai bagian dari masyarakat harus ikut berusaha untuk mencari solusi secara mandiri, termasuk masalah RTH ini.

RTH secara mandiri adalah RTH yang dibentuk dengan menggunakan tanah pemberian komunitas masyarakat tertentu. Si pemberi akan ikut mengelola keberadaannya dengan mengisi kegiatan-kegiatan berguna untuk umum di atasnya.

Namun, sebelum lebih jauh ke pembahasan mengenai pengadaan RTH secara mandiri, ada baiknya kita memahami satu per satu definisi dari komponen-komponen Ruang Publik secara umum terlebih dahulu. Pemahaman mengenai definisi penting untuk mendasari inovasi terhadap proyek dengan RTH. Ambil contoh apabila sebuah desain meletakkan RTH di lantai 5. Lantas, apakah itu dapat dikatakan sebagai RTH? Apabila tidak, maka sebenarnya apa esensi dan definisi RTH?

Ruang Publik

Menurut Rustam Hakim, spesialis arsitektur lanskap, pada tahun 1987, Ruang Publik dapat diartikan sebagai ruang yang berfungsi menampung kegiatan masyarakat. Kegiatan ini dapat berupa individual ataupun komunal. Pengertian ini terlepas dari wujud ruang itu sendiri.

Ruang Terbuka

Rustam juga mendefinisikan Ruang Terbuka sebagai sebuah tempat untuk menampung aktivitas manusia, baik secara individu ataupun mengelompok.

Sedangkan menurut Roger Trancik, Ruang Terbuka adalah ruang yang terdiri dari ruang keras (hardscape) yang terbentuk oleh dinding arsitektural yang digunakan untuk aktivitas sosial, dan ruang lunak (softscape) yang terbentuk oleh alam, seperti kebun, jalur hijau, dan taman.

Kedua paragraf di atas hendak mengupas definisi Ruang Terbuka dari tinjauan teori. Kemudian bagaimana dengan definisi dari tinjauan Peraturan yang ada di Indonesia?

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum: 05/PRT/M/2008, definisi Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Ruang Terbuka Hijau

Menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH adalah tempat tumbuh tanaman, baik disengaja atau tidak, pada area berbentuk memanjang atau mengelompok. Ruang Terbuka Hijau dapat dibagi menjadi 2 kategori: RTH Publik dan RTH Privat.

RTH Publik adalah RTH yang tanggung jawab pengadaannya dan pemeliharaannya ada di tangan Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten, yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Kebutuhannya sebanyak 20%.

Sedangkan, RTH Privat adalah Ruang Terbuka Hijau yang tanggung jawab pengadaannya dan pemeliharaannya ada di tangan individu atau swasta, dan diatur peruntukannya oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhannya sebanyak 10%.

Diagram Hubungan Antar Istilah Penting

Apabila kita merujuk pada diagram yang tertera di bawah, kita dapat memahami tipe-tipe Ruang Publik (Ruang Terbuka) berdasarkan tinjauan Teoritis dan Peraturan. Dari studi Teoritis dan Peraturan tersebut, Ruang Publik dapat disamakan dengan Ruang Terbuka, dimana arti kata terbuka ini lebih kepada sifat kemampuan ruang tersebut untuk diakses oleh publik, dan bukan karakter ruang.

Setelah pemahaman tentang teori selesai, baru saya akan membahas lebih lanjut tentang Inovasi pengadaan Ruang Terbuka Hijau itu sendiri di edisi selanjutnya.

Saya berharap diskusi yang produktif dan progresif bisa berkembang pada blog ini. Dan yang terpenting, kita dapat mencoba mencari celah-celah untuk inisiatif pengadaan RTH secara mandiri yang lebih kreatif.

|

Publications

Konversi bangunan kantor menjadi hunian: komparasi mekanisme beberapa negara
Reformasi Pasar Reformasi Kota
Lahan BUMD, Alternatif yang Atasi Darurat Hunian
Bermula Dari Perizinan
Esai foto - Penyintas Jakarta
Usulan Perbaikan Perizinan Gedung di Jakarta
Glosarium
Potensi Pemenuhan Kebutuhan Hunian Kelas Menengah melalui Co-residence

Blog/opinion

Jakarta sebagai Kota Global
Solusi Kemacetan di Jakarta: Integrasi BRT, LRT, dan MRT
Cara Naik KRL ke Lebak Bulus dari Berbagai Arah di Jabodetabek
Housing Career di Jakarta: Definisi dan Faktor Penghambatnya
Memahami Pengertian serta Pro dan Kontra Skema KPR 35 Tahun
Nama Baru Halte Transjakarta 2024
Hunian Vertikal: Kelebihan Tinggal di Hunian Vertikal
Taman Kota Jakarta: Akses dan Cara Menuju ke Taman Kota Terpopuler Jakarta
Tempat Weekend di Jakarta: Menengok Kembali Survei JPI 2021
Taman untuk Piknik di Jakarta: Mengintip Wajah Baru TMII dan TIM
Bagaimana Agar Pekerja Jakarta Tinggal di Jakarta?
Memahami Perbedaan Kota Padat (Dense) dan Sumpek (Overcrowded): Jakarta Termasuk yang Mana?
Halte Transjakarta Bundaran HI: Tips Berfoto di Spot Favorit Jakarta
Mixed-Use Building: Memahami Manfaat Konsep Mixed-Use dalam Pembangunan Jakarta
Perubahan Pola Pembangunan Jakarta dari Car-Oriented Menjadi Pedestrian-Oriented City
Transportasi Publik di Jakarta dan Pengembangan Konsep Pedestrian 2023
Cara ke TMII dengan KRL Commuterline dan TransJakarta
Integrasi Transportasi Jakarta dan Keuntungannya bagi Warga
RDTR 2022 dan Aturan Penghuni Rumah Susun
Contoh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta Pengertian dan Kegunaannya
Rencana Detail Tata Ruang: Mengubah Jakarta dengan Mengubah Intensitas Bangunan
Pengertian dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Pengadaannya di Jakarta
Mengatasi Kekurangan RTH di Jakarta dengan Konsolidasi Area Hijau Privat
Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Faktor Penting untuk Mengatasi Darurat Hunian di Jakarta
Pendekatan Pasar untuk Percepat Pelaksanaan Kewajiban Pembangunan Rumah Susun
Menata Senopati, Paduan Kawasan Cagar Budaya dan Pusat Kuliner Semarak
Penyediaan Hunian di Jakarta Butuh Kebijakan Holistik
Tak Hanya Konstruksi, Kebijakan Finansial Krusial bagi Penyediaan Hunian Milik
Empat Hal yang Harus Dipertimbangkan Jakarta Soal Kebijakan Perumahan
Pembangunan Hunian Mixed-Use, Potensi Baru untuk Kota
5 Kebijakan Penyediaan Hunian di Singapura yang Bisa Menjadi Inspirasi bagi Jakarta
Kepadatan atau Overcrowding, Mana yang Harus Dihindari?
Kota Tidak Akan Mati karena COVID-19, Ini Alasannya
Pemecahan Masalah Kolaboratif untuk Mempercepat Izin Konstruksi
Kenapa Jakarta Kekurangan Taman Publik? | Frequently Asked Questions
Konsolidasi Tanah | Frequently Asked Questions
Menyelamatkan Pekerja di Industri Perhotelan yang Rentan Terkena PHK
Hunian di Jakarta - Frequently Asked Questions (Video)
Ini Enaknya Tinggal di Apartemen
Terobosan Tata Ruang Kunci Bangkitnya Ekonomi, Terpenuhinya Hunian
Mewujudkan Apartemen Bersubsidi Melalui Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Penangguhan PBB: Sumber Kehidupan Pekerja Ritel, Hotel, dan Restoran
Urgensi Perpanjangan Masa HGB
Interview with Noerzaman, Architect of JPO GBK (Video)
Cara Membuat Jalan Kaki di Jakarta Lebih Fun (Video)
Penyebab Hunian di Jakarta Mahal
Sektor Properti dan Dampaknya bagi Perekonomian
Pengertian Transit Oriented Development (TOD) dan Penerapannya di Jakarta
Masalah Parkir di Jakarta | Frequently Asked Questions
Apa Itu Kewajiban Pengembang? | Frequently Asked Questions
Mungkinkah Kita Tinggal di Tengah Jakarta? | Frequently Asked Questions
Mengawal Keberlanjutan MRT Jakarta
Nasib Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Ada di Tangan Kita
6 Temuan Penting dari Survei Hunian bagi Milenial
Ketergantungan Ojol, Solusi atau Masalah?
Mengembangkan Bangunan Sehat di Jakarta, Selangkah demi Selangkah
Kelas Menengah yang Terlupakan
Terlalu Padat, Alasan untuk Tidak Bertindak!
Rumah Tapak Sudah Tak Ideal Lagi
Rusun di Atas Pasar, Potensi Baru untuk Kota
Jakarta yang Lebih Kompetitif (Video)
Suka Duka Tinggal Dekat dengan Tempat Kerja di Jakarta
Lahan BUMD, Alternatif yang Atasi Darurat Hunian
Dekat, Nyaman, Murah di Jakarta.... Jangan Harap!
Perangi Macet Lewat Hunian Padat (Video)
Yuk Kita Bangun Jakarta ke Atas (Video)
5 Manfaat Bertransformasi jadi Compact City
Demi Hunian Terjangkau & Ruang Hijau, Jakarta Harus Membangun ke Atas!
Ingin Sudirman-Thamrin Lebih Lancar? Mari Kita Ubah Kebijakan Parkirnya (Video)
Sudahkah Infrastruktur Transportasi Jakarta Berpihak pada Kaum Wanita?
Bisakah MRT Jakarta Lebih Unggul dari Singapura?
Mensiasati MRT Minim Subsidi
Kegiatan Usaha Dihentikan: Apa yang Dapat Dilakukan Pemerintah untuk Bantuan
Menaikkan Peringkat Kemudahan Berbisnis dengan Perbaikan RDTR
Inovasi Pengadaan Ruang Publik sebagai Bentuk Investigasi Desain
Mewujudkan Jakarta sebagai Kota Kolaboratif
9 Hal Penting Mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Kontribusi Swasta dalam Membangun Pedestrian Jakarta
Kendala Pengembang dalam Mengurus SLF
Sertifikat Laik Fungsi: Untuk Siapa?
Perlunya Revisi Peraturan Keselamatan Bangunan terhadap Bahaya Kebakaran
Swasta Bantu Pemprov DKI Jakarta Atasi Backlog Perumahan
Kegiatan Usaha Dihentikan: Apa yang Dapat Dilakukan Pemerintah untuk Bantuan
Konsolidasi Tanah Solusi Housing-for-All di Jakarta
Masalah Hunian pada Kelas Menengah di Jakarta serta Solusinya 
View More

News releases

Cara Mengurangi Kemacetan di Jakarta, Pemerintah Bisa Terapkan Solusinya
Manfaat, Syarat, dan Cara Mengajukan KPR Bersubsidi FLPP
Sektor Properti Bersiap Hadapi The New Normal Setelah Pandemi Covid-19
DKI Siapkan Regulasi Pemanfaatan Ruang untuk Hadapi Tantangan Pandemi Covid-19
Pulihkan Ekonomi, DKI Jakarta Percepat Perizinan Gedung Menjadi 57 Hari dari 360 Hari
RPTRA Borobudur
DKI Jakarta Visited CLC in Singapore
Diskusi JPI: Proses Perancangan dan Benturan Peraturan Jadi Kendala Utama
Centre for Liveable Cities Singapura Berikan Pelatihan untuk BPTSP DKI Jakarta
JPI Dorong Pemerintah Benahi Aturan Izin Mendirikan Bangunan
Carlo Ratti: Inovasi dan Teknologi untuk Menjawab Tantangan Perkotaan
Belum Ada Inovasi Perizinan, DKI Jakarta Turun ke Peringkat Empat Kemudahan Berbisnis di Indonesia
JPI Inisiasi Lari "Ciliwung Punya Kita"
JPI Bantu Fasilitasi Penyusunan Rapergub Prasarana Minimal Jakarta Demi Jakarta yang Berkelanjutan
Jakarta Vertikal, Jakarta Terjangkau
Skema Pembangunan yang Berpihak pada Warga
Mewujudkan Hunian Terjangkau di Tengah Kota
Kombinasi Kantor dan Rumah, Pilihan Tempat Bekerja Setelah Pandemi
Minatkah Milenial Terhadap Hunian Vertikal?
Kerja Sama: Kunci Keselamatan Transportasi Publik di Masa New Normal
Masalah Hunian pada Kelas Menengah di Jakarta Serta Solusinya
Rusunawa: Melihat Lebih Dekat Opsi Rumah Layak Huni Terjangkau di Jakarta
MRT Jakarta Kembangkan Kawasan TOD, Berikut Lokasinya
Masa Berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) Serta Cara dan Syarat Perpanjangannya
Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Memahami Pengertian, Syarat, dan Manfaat IMB
JPI Gandeng Asosiasi Profesi Susun Policy brief Penataan Kota
Kondisi Terkini Penyediaan Rumah Susun Sederhana di Jakarta
Potensi Penyediaan Hunian di Jakarta Melalui Co-residence
View More
Copyright © Jakarta Property Institute