Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Faktor Penting untuk Mengatasi Darurat Hunian di Jakarta

April 21, 2022

Kondisi darurat hunian terjangkau di Jakarta sudah berlangsung selama beberapa tahun. Sudah sepantasnya masyarakat, terutama yang terdampak langsung, mencari tahu akar permasalahannya. Mari mengupas kurangnya ketersediaan hunian layak dan terjangkau di ibu kota, serta solusi yang dapat ditawarkan oleh pemerintah.

Di antara faktor-faktor yang mungkin pernah Anda dengar sehubungan dengan masalah kekurangan suplai hunian layak dan terjangkau di Jakarta, Koefisien Lantai Bangunan atau KLB mungkin merupakan salah satu yang sering muncul.

Lalu, apa yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)? Mengapa KLB berpengaruh terhadap penyediaan hunian di Jakarta?

Koefisien Lantai Bangunan adalah angka penentu tinggi bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, Koefisien Lantai Bangunan merupakan pedoman yang membatasi jumlah lantai yang diperbolehkan untuk dibangun pada suatu bangunan di kawasan masing-masing.

Koefisien Lantai Bangunan juga dapat didefinisikan sebagai persentase hasil perbandingan antara total luas seluruh lantai bangunan dengan luas lahan yang tersedia.

Nah, untuk mengetahui batas jumlah lantai yang dapat dibangun pada suatu bangunan, Anda perlu mengetahui Koefisien Dasar Bangunan atau KDB terlebih dahulu. Koefisien Dasar Bangunan ini merupakan persentase dari lahan yang diperbolehkan untuk dibangun, yang berbeda-beda di setiap wilayah.

Dengan mengetahui Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di lokasi lahan, Anda dapat menghitung luas lahan yang dapat dibangun. Kemudian, untuk menghitung luas lantai yang dapat dibangun, Anda cukup mengalikan luas lahan dengan angka Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang berlaku di kawasan tersebut.

Misalnya, jika Anda memiliki lahan dengan luas 1000 mdengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 50% dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 4, maka luas lahan yang dapat dibangun adalah 1000 m2 x 50% = 500 m2.Sedangkan, total luas lantai yang boleh didirikan adalah 4 x 1000 m2 = 4000 m2.

Dengan mengetahui luas lantai dan luas lahan yang dapat dibangun sesuai Koefisien Lantai Bangunan dan Koefisien Dasar Bangunan di kawasan tersebut, maka jumlah lantai yang diperbolehkan untuk dibangun adalah  4000 m2   : 500 m2    = 8 LANTAI.

Seperti yang telah disinggung di atas, angka Koefisien Lantai Bangunan untuk setiap kawasan tidak sama. Hal ini tentunya berhubungan dengan rencana tata ruang masing-masing kawasan. Koefisien Lantai Bangunan yang lebih tinggi ditemukan di wilayah yang perlu dikembangkan seperti halnya daerah perkantoran dan kawasan transit oriented development, atau kawasan TOD di Jakarta.

Nah, untuk mengetahui Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di Jakarta, masyarakat dan pelaku konstruksi dapat mengakses informasi pada situs jakartasatu.jakarta.go.id.

Kembali kepada masalah darurat hunian di Jakarta, peningkatan Koefisien Lantai Bangunan merupakan faktor penentu untuk merealisasikan vertical growth di Jakarta yang dapat menyediakan rumah susun dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Selain dapat memanfaatkan lahan dengan lebih optimal dari segi ruang, peningkatan intensitas penggunaan lahan dengan cara meningkatkan Koefisien Lantai Bangunan di tengah Jakarta secara langsung juga membuat harga lahan yang tinggi menjadi tertanggung oleh lebih banyak unit rumah susun. Hal ini memungkinkan untuk menyediakan hunian dengan harga terjangkau di lokasi strategis di Jakarta. 

Lokasi strategis yang dimaksud memang bukan lantas bisa membangun rumah susun murah di kawasan Sudirman-Thamrin. Sebab, Nilai Jual Objek Pajak di kawasan paling high profile di Jakarta itu telanjur setinggi langit. Meski begitu, masih banyak lahan potensial lain di Jakarta yang bisa menjadi lokasi pembangunan rumah murah. Peningkatan Koefisien Lantai Bangunan berarti pemanfaatan ruang yang lebih optimal dan peningkatan ketersediaan rumah susun layak dan terjangkau.

Nah, itulah alasan mengapa Anda sering mendengar istilah Koefisien Lantai Bangunan sehubungan dengan persoalan kekurangan hunian, kekurangan lahan, dan juga masalah permukiman kumuh di Jakarta.

Semoga Koefisien Lantai Bangunan lekas ditingkatkan demi terwujudnya Jakarta yang lebih baik!

|

Publications

Konversi bangunan kantor menjadi hunian: komparasi mekanisme beberapa negara
Reformasi Pasar Reformasi Kota
Lahan BUMD, Alternatif yang Atasi Darurat Hunian
Bermula Dari Perizinan
Esai foto - Penyintas Jakarta
Usulan Perbaikan Perizinan Gedung di Jakarta
Glosarium
Potensi Pemenuhan Kebutuhan Hunian Kelas Menengah melalui Co-residence

Blog/opinion

Jakarta sebagai Kota Global
Solusi Kemacetan di Jakarta: Integrasi BRT, LRT, dan MRT
Cara Naik KRL ke Lebak Bulus dari Berbagai Arah di Jabodetabek
Housing Career di Jakarta: Definisi dan Faktor Penghambatnya
Memahami Pengertian serta Pro dan Kontra Skema KPR 35 Tahun
Nama Baru Halte Transjakarta 2024
Hunian Vertikal: Kelebihan Tinggal di Hunian Vertikal
Taman Kota Jakarta: Akses dan Cara Menuju ke Taman Kota Terpopuler Jakarta
Tempat Weekend di Jakarta: Menengok Kembali Survei JPI 2021
Taman untuk Piknik di Jakarta: Mengintip Wajah Baru TMII dan TIM
Bagaimana Agar Pekerja Jakarta Tinggal di Jakarta?
Memahami Perbedaan Kota Padat (Dense) dan Sumpek (Overcrowded): Jakarta Termasuk yang Mana?
Halte Transjakarta Bundaran HI: Tips Berfoto di Spot Favorit Jakarta
Mixed-Use Building: Memahami Manfaat Konsep Mixed-Use dalam Pembangunan Jakarta
Perubahan Pola Pembangunan Jakarta dari Car-Oriented Menjadi Pedestrian-Oriented City
Transportasi Publik di Jakarta dan Pengembangan Konsep Pedestrian 2023
Cara ke TMII dengan KRL Commuterline dan TransJakarta
Integrasi Transportasi Jakarta dan Keuntungannya bagi Warga
RDTR 2022 dan Aturan Penghuni Rumah Susun
Contoh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta Pengertian dan Kegunaannya
Rencana Detail Tata Ruang: Mengubah Jakarta dengan Mengubah Intensitas Bangunan
Pengertian dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Pengadaannya di Jakarta
Mengatasi Kekurangan RTH di Jakarta dengan Konsolidasi Area Hijau Privat
Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Faktor Penting untuk Mengatasi Darurat Hunian di Jakarta
Pendekatan Pasar untuk Percepat Pelaksanaan Kewajiban Pembangunan Rumah Susun
Menata Senopati, Paduan Kawasan Cagar Budaya dan Pusat Kuliner Semarak
Penyediaan Hunian di Jakarta Butuh Kebijakan Holistik
Tak Hanya Konstruksi, Kebijakan Finansial Krusial bagi Penyediaan Hunian Milik
Empat Hal yang Harus Dipertimbangkan Jakarta Soal Kebijakan Perumahan
Pembangunan Hunian Mixed-Use, Potensi Baru untuk Kota
5 Kebijakan Penyediaan Hunian di Singapura yang Bisa Menjadi Inspirasi bagi Jakarta
Kepadatan atau Overcrowding, Mana yang Harus Dihindari?
Kota Tidak Akan Mati karena COVID-19, Ini Alasannya
Pemecahan Masalah Kolaboratif untuk Mempercepat Izin Konstruksi
Kenapa Jakarta Kekurangan Taman Publik? | Frequently Asked Questions
Konsolidasi Tanah | Frequently Asked Questions
Menyelamatkan Pekerja di Industri Perhotelan yang Rentan Terkena PHK
Hunian di Jakarta - Frequently Asked Questions (Video)
Ini Enaknya Tinggal di Apartemen
Terobosan Tata Ruang Kunci Bangkitnya Ekonomi, Terpenuhinya Hunian
Mewujudkan Apartemen Bersubsidi Melalui Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Penangguhan PBB: Sumber Kehidupan Pekerja Ritel, Hotel, dan Restoran
Urgensi Perpanjangan Masa HGB
Wawancara dengan Noerzaman, Arsitek JPO GBK (Video) - JPI
Cara Membuat Jalan Kaki di Jakarta Lebih Fun (Video)
Penyebab Hunian di Jakarta Mahal
Sektor Properti dan Dampaknya bagi Perekonomian
Pengertian Transit Oriented Development (TOD) dan Penerapannya di Jakarta
Masalah Parkir di Jakarta | Frequently Asked Questions
Apa Itu Kewajiban Pengembang? | Frequently Asked Questions
Mungkinkah Kita Tinggal di Tengah Jakarta? | Frequently Asked Questions
Mengawal Keberlanjutan MRT Jakarta
Nasib Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Ada di Tangan Kita
6 Temuan Penting dari Survei Hunian bagi Milenial
Ketergantungan Ojol, Solusi atau Masalah?
Mengembangkan Bangunan Sehat di Jakarta, Selangkah demi Selangkah
Kelas Menengah yang Terlupakan
Terlalu Padat, Alasan untuk Tidak Bertindak!
Rumah Tapak Sudah Tak Ideal Lagi
Rusun di Atas Pasar, Potensi Baru untuk Kota
Jakarta yang Lebih Kompetitif (Video)
Suka Duka Tinggal Dekat dengan Tempat Kerja di Jakarta
Lahan BUMD, Alternatif yang Atasi Darurat Hunian
Dekat, Nyaman, Murah di Jakarta.... Jangan Harap!
Perangi Macet Lewat Hunian Padat (Video)
Yuk Kita Bangun Jakarta ke Atas (Video)
5 Manfaat Bertransformasi jadi Compact City
Demi Hunian Terjangkau & Ruang Hijau, Jakarta Harus Membangun ke Atas!
Ingin Sudirman-Thamrin Lebih Lancar? Mari Kita Ubah Kebijakan Parkirnya (Video)
Sudahkah Infrastruktur Transportasi Jakarta Berpihak pada Kaum Wanita?
Bisakah MRT Jakarta Lebih Unggul dari Singapura?
Mensiasati MRT Minim Subsidi
Kegiatan Usaha Dihentikan: Apa yang Dapat Dilakukan Pemerintah untuk Bantuan
Menaikkan Peringkat Kemudahan Berbisnis dengan Perbaikan RDTR
Inovasi Pengadaan Ruang Publik sebagai Bentuk Investigasi Desain
Mewujudkan Jakarta sebagai Kota Kolaboratif
9 Hal Penting Mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Kontribusi Swasta dalam Membangun Pedestrian Jakarta
Kendala Pengembang dalam Mengurus SLF
Sertifikat Laik Fungsi: Untuk Siapa?
Perlunya Revisi Peraturan Keselamatan Bangunan terhadap Bahaya Kebakaran
Swasta Bantu Pemprov DKI Jakarta Atasi Backlog Perumahan
Kegiatan Usaha Dihentikan: Apa yang Dapat Dilakukan Pemerintah untuk Bantuan
Konsolidasi Tanah Solusi Housing-for-All di Jakarta
Masalah Hunian pada Kelas Menengah di Jakarta serta Solusinya 
Apa itu SHM (rumah milik)
Apa itu SHM: Pengertian, Kelebihan dan Kekurangan Rumah Milik
Beli atau Sewa Rumah: Kelebihan dan Kekurangan Rumah Sewa
Beli atau Sewa Rumah: Kelebihan dan Kekurangan Rumah Sewa
Jakarta sebagai Kota Konser
Jakarta sebagai Kota Konser: Definisi dan Faktor Penghambat Jakarta Menjadi Concert City
View More

News releases

DKI Jakarta mengunjungi CLC di Singapura
RPTRA Borobudur
Minatkah Milenial Terhadap Hunian Vertikal?
DKI Siapkan Regulasi Pemanfaatan Ruang untuk Hadapi Tantangan Pandemi Covid-19
Cara Mengurangi Kemacetan di Jakarta, Pemerintah Bisa Terapkan Solusinya
Manfaat, Syarat, dan Cara Mengajukan KPR Bersubsidi FLPP
Sektor Properti Bersiap Hadapi The New Normal Setelah Pandemi Covid-19
Pulihkan Ekonomi, DKI Jakarta Percepat Perizinan Gedung Menjadi 57 Hari dari 360 Hari
Diskusi JPI: Proses Perancangan dan Benturan Peraturan Jadi Kendala Utama
Centre for Liveable Cities Singapura Berikan Pelatihan untuk BPTSP DKI Jakarta
JPI Dorong Pemerintah Benahi Aturan Izin Mendirikan Bangunan
Carlo Ratti: Inovasi dan Teknologi untuk Menjawab Tantangan Perkotaan
Belum Ada Inovasi Perizinan, DKI Jakarta Turun ke Peringkat Empat Kemudahan Berbisnis di Indonesia
JPI Inisiasi Lari "Ciliwung Punya Kita"
JPI Bantu Fasilitasi Penyusunan Rapergub Prasarana Minimal Jakarta Demi Jakarta yang Berkelanjutan
Jakarta Vertikal, Jakarta Terjangkau
Skema Pembangunan yang Berpihak pada Warga
Mewujudkan Hunian Terjangkau di Tengah Kota
Kombinasi Kantor dan Rumah, Pilihan Tempat Bekerja Setelah Pandemi
Kerja Sama: Kunci Keselamatan Transportasi Publik di Masa New Normal
Masalah Hunian pada Kelas Menengah di Jakarta Serta Solusinya
Rusunawa: Melihat Lebih Dekat Opsi Rumah Layak Huni Terjangkau di Jakarta
MRT Jakarta Kembangkan Kawasan TOD, Berikut Lokasinya
Masa Berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) Serta Cara dan Syarat Perpanjangannya
Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Memahami Pengertian, Syarat, dan Manfaat IMB
JPI Gandeng Asosiasi Profesi Susun Policy brief Penataan Kota
Kondisi Terkini Penyediaan Rumah Susun Sederhana di Jakarta
Potensi Penyediaan Hunian di Jakarta Melalui Co-residence
View More
Copyright © Jakarta Property Institute