Mengawal Keberlanjutan MRT Jakarta

April 28, 2020

Setahun MRT Jakarta beroperasi secara komersial menandakan mulainya babak baru. Babak baru bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk menjadikan MRT sebagai moda transportasi massal yang andal.

Meski usianya tergolong muda, PT MRT Jakarta sedang menghadapi banyak tantangan. Selain menjadi moda transportasi yang bisa diandalkan, MRT bahkan harus mampu cepat merespon ketika Jakarta sedang dilanda masalah, seperti demonstrasi, banjir, atau bahkan saat terjadi penyebaran virus COVID-19 ini.

Kenaikan jumlah penumpang memang penting, namun bukan segala-galanya bagi MRT Jakarta. Perusahaan ini harus mampu memenuhi standar layanan mereka supaya teknologinya mumpuni untuk jadi moda transportasi yang andal sekaligus berkelanjutan.

Keberlanjutan menjadi kunci bagi MRT Jakarta untuk memasuki  tahun keduanya. Ditambah lagi, tahun ini MRT Jakarta menargetkan untuk mengangkut 110 ribu penumpang per hari. Tahun lalu, penumpang MRT Jakarta rata-rata 90 ribu orang per harinya. Dua penentu keberlanjutan di tahun kedua MRT beroperasi adalah peningkatan jumlah penumpang dan pembangunan kawasan transit terpadu atau TOD (transit oriented development).

Meningkatkan Jumlah Penumpang

Peningkatan jumlah penumpang dapat mengurangi nilai subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk beroperasinya MRT. Tahun 2019, Pemerintah DKI Jakarta menggelontorkan Rp 672 miliar untuk subsidi tiket MRT. Subsidi dikeluarkan agar penumpang MRT bisa menikmati tarif yang mereka bayarkan sekarang. Semakin banyak penumpang, semakin sedikit subsidi yang perlu ditanggung pemerintah.

Namun, peningkatan jumlah penumpang mustahil terjadi tanpa adanya dua hal. Pertama: integrasi antar-moda. Pemerintah harus menjadikan MRT Jakarta sebagai jaringan utama (trunk). MRT berfungsi mengantar penumpang yang berasal dari jaringan pengumpan (feeder). Memperbanyak rute angkutan pengumpan seperti Minitrans dan Jak Lingko menuju stasiun MRT tentu turut menambah jumlah penumpang MRT.

Integrasi antar-moda menandakan adanya simpul-simpul pertemuan para penumpang transportasi umum. Terlepas dari urusan bisnis transportasi, merebaknya virus COVID-19 menjadi pelajaran berharga bagi para pengelola transportasi umum. Sebab, memindahkan penumpang juga berarti wajib memikirkan aspek kesehatan mereka. Standar layanan transportasi umum bukan lagi hanya soal ketepatan waktu, tapi juga memastikan moda mereka tidak menjadi sarana penyebaran penyakit.

Kedua: di antara jaringan utama dan jaringan pengumpan, masih ada fasilitas pendukung di sekitar stasiun yang patut diperhitungkan. Sebab, pengelola transportasi kerap luput memperbaiki area di sekitar stasiun atau halte mereka. Trotoar yang bergelombang dan tidak mulus di luar stasiun dan halte yang tidak terawat akan menciptakan pengalaman yang tidak menyenangkan saat bertransportasi umum dan membuat mereka yang terbiasa menggunakan kendaraan pribadi enggan untuk beralih ke kendaraan umum.

Perbaikan standar layanan MRT bersifat mutlak. Keandalan jadwal operasional moda transportasi umum dan kenyamanan merupakan daya tarik bagi masyarakat yang terbiasa berkendaraan dari pintu-ke-pintu. Dalam hal ini, pemerintah dan pengelola transportasi wajib menjadikan kepastian waktu sebagai nilai tukar utama agar masyarakat beralih ke transportasi umum.

Mengembangkan kawasan transit terpadu (TOD)

Selanjutnya, peningkatan jumlah penumpang MRT juga perlu didukung pengembangan kawasan TOD. Penetapan lima kawasan TOD di sepanjang koridor MRT patut menjadi momentum pembentukan zonasi campuran dan peningkatan kepadatannya. Kepadatan tinggi dan massa bangunan yang compact memungkinkan terciptanya pembangunan hunian vertikal di kawasan TOD.

Perencanaan kota yang compact berbanding lurus dengan semakin banyaknya jalur transportasi massal berbasis rel. Ini juga sejalan dengan rencana pembangunan MRT fase kedua. Sudah bukan lagi masanya bagi Jakarta menentukan perencanaan kota secara parsial. Penyusunan perencanaan TOD juga harus mampu menakar tren yang akan berkembang di tahun-tahun mendatang.

TOD bukanlah sebuah proyek, melainkan pendekatan umum yang mestinya diterapkan di seantero kota. Jangan hanya berhenti di 5 TOD. Jakarta perlu memiliki lebih banyak kawasan yang berkepadatan tinggi, yang tersambung dengan transportasi publik massal. Semua bagian Jakarta mesti berorientasi pada penggunaan transportasi publik. Sudah saatnya berhenti berwacana tentang TOD dan mulai mewujudkannya.

Dengan semakin banyaknya dan semakin terintegrasinya jaringan utama dan pengumpan, dan seiring terbangunnya TOD dan meningkatnya jumlah penumpang MRT, kebijakan parkir perlu direvisi. Saat ini, pemerintah DKI Jakarta menetapkan batas atas dan bawah tarif parkir dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017. Padahal, Peraturan Gubernur Nomor 31 seharusnya hanya mengatur batas bawah tarif parkir dan bukan mengatur batas atasnya, terutama untuk tarif di area stasiun MRT.

Mahalnya harga tarif parkir, khususnya di kawasan-kawasan padat seperti pusat kota, berfungsi sebagai disinsentif yang akan dirasakan langsung oleh pengguna kendaraan pribadi. Efeknya bakal mendorong mereka untuk menggunakan transportasi umum. Melalui revisi regulasi tarif parkir, pemerintah menciptakan keadilan bagi warganya. Pengurangan kapasitas parkir di gedung-gedung di area TOD harus dilakukan bertahap. Kebijakan ini hanya bisa dilakukan dengan syarat TOD terbangun dan jaringan MRT sudah bertambah. Sebab, di tahap ini masyarakat punya makin banyak pilihan untuk bertransportasi umum.

Pembangunan kawasan TOD memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan lantaran adanya integrasi tadi. Peran Pemerintah DKI Jakarta sebagai wasit menjadi penentu dinamika pelaksanaannya. Pelaksanaannya tentu tidak mudah, tapi juga bukan jadi alasan untuk tidak memulainya.

|

Publications

Konversi bangunan kantor menjadi hunian: komparasi mekanisme beberapa negara
Reformasi Pasar Reformasi Kota
Lahan BUMD, Alternatif yang Atasi Darurat Hunian
Bermula Dari Perizinan
Esai foto - Penyintas Jakarta
Usulan Perbaikan Perizinan Gedung di Jakarta
Glosarium
Potensi Pemenuhan Kebutuhan Hunian Kelas Menengah melalui Co-residence

Blog/opinion

Jakarta sebagai Kota Global
Solusi Kemacetan di Jakarta: Integrasi BRT, LRT, dan MRT
Cara Naik KRL ke Lebak Bulus dari Berbagai Arah di Jabodetabek
Housing Career di Jakarta: Definisi dan Faktor Penghambatnya
Memahami Pengertian serta Pro dan Kontra Skema KPR 35 Tahun
Nama Baru Halte Transjakarta 2024
Hunian Vertikal: Kelebihan Tinggal di Hunian Vertikal
Taman Kota Jakarta: Akses dan Cara Menuju ke Taman Kota Terpopuler Jakarta
Tempat Weekend di Jakarta: Menengok Kembali Survei JPI 2021
Taman untuk Piknik di Jakarta: Mengintip Wajah Baru TMII dan TIM
Bagaimana Agar Pekerja Jakarta Tinggal di Jakarta?
Memahami Perbedaan Kota Padat (Dense) dan Sumpek (Overcrowded): Jakarta Termasuk yang Mana?
Halte Transjakarta Bundaran HI: Tips Berfoto di Spot Favorit Jakarta
Mixed-Use Building: Memahami Manfaat Konsep Mixed-Use dalam Pembangunan Jakarta
Perubahan Pola Pembangunan Jakarta dari Car-Oriented Menjadi Pedestrian-Oriented City
Transportasi Publik di Jakarta dan Pengembangan Konsep Pedestrian 2023
Cara ke TMII dengan KRL Commuterline dan TransJakarta
Integrasi Transportasi Jakarta dan Keuntungannya bagi Warga
RDTR 2022 dan Aturan Penghuni Rumah Susun
Contoh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta Pengertian dan Kegunaannya
Rencana Detail Tata Ruang: Mengubah Jakarta dengan Mengubah Intensitas Bangunan
Pengertian dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Pengadaannya di Jakarta
Mengatasi Kekurangan RTH di Jakarta dengan Konsolidasi Area Hijau Privat
Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Faktor Penting untuk Mengatasi Darurat Hunian di Jakarta
Pendekatan Pasar untuk Percepat Pelaksanaan Kewajiban Pembangunan Rumah Susun
Menata Senopati, Paduan Kawasan Cagar Budaya dan Pusat Kuliner Semarak
Penyediaan Hunian di Jakarta Butuh Kebijakan Holistik
Tak Hanya Konstruksi, Kebijakan Finansial Krusial bagi Penyediaan Hunian Milik
Empat Hal yang Harus Dipertimbangkan Jakarta Soal Kebijakan Perumahan
Pembangunan Hunian Mixed-Use, Potensi Baru untuk Kota
5 Kebijakan Penyediaan Hunian di Singapura yang Bisa Menjadi Inspirasi bagi Jakarta
Kepadatan atau Overcrowding, Mana yang Harus Dihindari?
Kota Tidak Akan Mati karena COVID-19, Ini Alasannya
Pemecahan Masalah Kolaboratif untuk Mempercepat Izin Konstruksi
Kenapa Jakarta Kekurangan Taman Publik? | Frequently Asked Questions
Konsolidasi Tanah | Frequently Asked Questions
Menyelamatkan Pekerja di Industri Perhotelan yang Rentan Terkena PHK
Hunian di Jakarta - Frequently Asked Questions (Video)
Ini Enaknya Tinggal di Apartemen
Terobosan Tata Ruang Kunci Bangkitnya Ekonomi, Terpenuhinya Hunian
Mewujudkan Apartemen Bersubsidi Melalui Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Penangguhan PBB: Sumber Kehidupan Pekerja Ritel, Hotel, dan Restoran
Urgensi Perpanjangan Masa HGB
Wawancara dengan Noerzaman, Arsitek JPO GBK (Video) - JPI
Cara Membuat Jalan Kaki di Jakarta Lebih Fun (Video)
Penyebab Hunian di Jakarta Mahal
Sektor Properti dan Dampaknya bagi Perekonomian
Pengertian Transit Oriented Development (TOD) dan Penerapannya di Jakarta
Masalah Parkir di Jakarta | Frequently Asked Questions
Apa Itu Kewajiban Pengembang? | Frequently Asked Questions
Mungkinkah Kita Tinggal di Tengah Jakarta? | Frequently Asked Questions
Mengawal Keberlanjutan MRT Jakarta
Nasib Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Ada di Tangan Kita
6 Temuan Penting dari Survei Hunian bagi Milenial
Ketergantungan Ojol, Solusi atau Masalah?
Mengembangkan Bangunan Sehat di Jakarta, Selangkah demi Selangkah
Kelas Menengah yang Terlupakan
Terlalu Padat, Alasan untuk Tidak Bertindak!
Rumah Tapak Sudah Tak Ideal Lagi
Rusun di Atas Pasar, Potensi Baru untuk Kota
Jakarta yang Lebih Kompetitif (Video)
Suka Duka Tinggal Dekat dengan Tempat Kerja di Jakarta
Lahan BUMD, Alternatif yang Atasi Darurat Hunian
Dekat, Nyaman, Murah di Jakarta.... Jangan Harap!
Perangi Macet Lewat Hunian Padat (Video)
Yuk Kita Bangun Jakarta ke Atas (Video)
5 Manfaat Bertransformasi jadi Compact City
Demi Hunian Terjangkau & Ruang Hijau, Jakarta Harus Membangun ke Atas!
Ingin Sudirman-Thamrin Lebih Lancar? Mari Kita Ubah Kebijakan Parkirnya (Video)
Sudahkah Infrastruktur Transportasi Jakarta Berpihak pada Kaum Wanita?
Bisakah MRT Jakarta Lebih Unggul dari Singapura?
Mensiasati MRT Minim Subsidi
Kegiatan Usaha Dihentikan: Apa yang Dapat Dilakukan Pemerintah untuk Bantuan
Menaikkan Peringkat Kemudahan Berbisnis dengan Perbaikan RDTR
Inovasi Pengadaan Ruang Publik sebagai Bentuk Investigasi Desain
Mewujudkan Jakarta sebagai Kota Kolaboratif
9 Hal Penting Mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Kontribusi Swasta dalam Membangun Pedestrian Jakarta
Kendala Pengembang dalam Mengurus SLF
Sertifikat Laik Fungsi: Untuk Siapa?
Perlunya Revisi Peraturan Keselamatan Bangunan terhadap Bahaya Kebakaran
Swasta Bantu Pemprov DKI Jakarta Atasi Backlog Perumahan
Kegiatan Usaha Dihentikan: Apa yang Dapat Dilakukan Pemerintah untuk Bantuan
Konsolidasi Tanah Solusi Housing-for-All di Jakarta
Masalah Hunian pada Kelas Menengah di Jakarta serta Solusinya 
Apa itu SHM (rumah milik)
Apa itu SHM: Pengertian, Kelebihan dan Kekurangan Rumah Milik
Beli atau Sewa Rumah: Kelebihan dan Kekurangan Rumah Sewa
Beli atau Sewa Rumah: Kelebihan dan Kekurangan Rumah Sewa
Jakarta sebagai Kota Konser
Jakarta sebagai Kota Konser: Definisi dan Faktor Penghambat Jakarta Menjadi Concert City
View More

News releases

DKI Jakarta mengunjungi CLC di Singapura
RPTRA Borobudur
Minatkah Milenial Terhadap Hunian Vertikal?
DKI Siapkan Regulasi Pemanfaatan Ruang untuk Hadapi Tantangan Pandemi Covid-19
Cara Mengurangi Kemacetan di Jakarta, Pemerintah Bisa Terapkan Solusinya
Manfaat, Syarat, dan Cara Mengajukan KPR Bersubsidi FLPP
Sektor Properti Bersiap Hadapi The New Normal Setelah Pandemi Covid-19
Pulihkan Ekonomi, DKI Jakarta Percepat Perizinan Gedung Menjadi 57 Hari dari 360 Hari
Diskusi JPI: Proses Perancangan dan Benturan Peraturan Jadi Kendala Utama
Centre for Liveable Cities Singapura Berikan Pelatihan untuk BPTSP DKI Jakarta
JPI Dorong Pemerintah Benahi Aturan Izin Mendirikan Bangunan
Carlo Ratti: Inovasi dan Teknologi untuk Menjawab Tantangan Perkotaan
Belum Ada Inovasi Perizinan, DKI Jakarta Turun ke Peringkat Empat Kemudahan Berbisnis di Indonesia
JPI Inisiasi Lari "Ciliwung Punya Kita"
JPI Bantu Fasilitasi Penyusunan Rapergub Prasarana Minimal Jakarta Demi Jakarta yang Berkelanjutan
Jakarta Vertikal, Jakarta Terjangkau
Skema Pembangunan yang Berpihak pada Warga
Mewujudkan Hunian Terjangkau di Tengah Kota
Kombinasi Kantor dan Rumah, Pilihan Tempat Bekerja Setelah Pandemi
Kerja Sama: Kunci Keselamatan Transportasi Publik di Masa New Normal
Masalah Hunian pada Kelas Menengah di Jakarta Serta Solusinya
Rusunawa: Melihat Lebih Dekat Opsi Rumah Layak Huni Terjangkau di Jakarta
MRT Jakarta Kembangkan Kawasan TOD, Berikut Lokasinya
Masa Berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) Serta Cara dan Syarat Perpanjangannya
Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Memahami Pengertian, Syarat, dan Manfaat IMB
JPI Gandeng Asosiasi Profesi Susun Policy brief Penataan Kota
Kondisi Terkini Penyediaan Rumah Susun Sederhana di Jakarta
Potensi Penyediaan Hunian di Jakarta Melalui Co-residence
View More
Copyright © Jakarta Property Institute